BAB I
ANATOMI KEMISKINAN
1. Latar Belakang
Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih
bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi
dan politik bangsa yang bersangkutan Dimana masyarakat menjadi miskin oleh
sebab adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga
mereka tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya-sumber daya yang
dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Akibatnya mereka
terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat lagi dinilai manusiawi, baik
dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial dan secara
politikpun mereka tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan
penting yang menyangkut hidup mereka. Proses ini berlangsung timbal balik
saling terkait dan saling mengunci dan akhirnya secara akumulatif memperlemah
masyarakat miskin.
Kesalahan mendasar yang saat ini terjadi adalah melihat kemiskinan
sebagai ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang
disebabkan oleh rendahnya penghasilan sehingga pemecahan yang logis adalah
dengan meningkatkan penghasilan. Peningkatan penghasilan ini seolah-olah
menjadi obat mujarab terhadap semua persoalan kemiskinan. Padahal akar
kemiskinan justru bukan pada penghasilan. Jadi lebih merupakan akibat dari
suatu situasi yang terjadi oleh sebab kebijakan politik yang tidak ada yang
diterapkan sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tersingkir dari sumber daya
kunci yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan hidup mereka secara layak.
2. Pengertian Kemiskinan
Pola kemiskinan sangat berbeda antara kelompok sosial dengan budaya,
lokasi dan negara juga dalam konteks ekonomi yang berbeda. Dimensi dari
defenisi kemiskinan yang dirumuskan oleh masyarakat sensiri, sebagai berikut :
a
Dimensi Material kekurangan pangan, lapangan pekerjaan
dengan muaranya adalah kelaparan dan kekurangan makanan.
b
Dimensi psikologi seperti ketidak berdayaan, ketidak
mampuan berpendapat, ketergantungan, rasa malu, rasa hina.
c
Dimensi akses ke pelayanan prasarana yang praktis yang
tidak dimiliki.
d
Dimensi aset/milik, tidak memiliki aset sebagai modal
untuk menyelenggarakan hidup secara layak.
3. Repleksi Kemiskinan
Apakah yang kita
lakuklan selama ini :
a
Benarkah kita memerangi kemiskinan atau kita memerangkan
orang miskin?
b
Kemiskinan yang kita perangi atau simbol kemiskinan
yang kita perangi?
Contoh-contoh
yang terjadi :
Pedagang Kaki Lima (PKL) harus diberantas
ร
Apakah yang sebenarnya terjadi ?
ร
PKL bersih, kota
tertib tetapi pedagang kaki lima
kehilangan lapangan pekerjaan dan menjadi miskin.
ร
Persoalan siapa yang diselesaikan sebenarnya ?
ร
Apakah persoalan kemiskinan selesai ?
Becak Dilarang Beroperasi
ร
Jalan-jalan jadi bersih becak, kesembrautan
kendaraan mobil, bis, mikrolet tetap.
ร
Tukang becak kehilangan mata pencaharian
ร
Ibi-ibu terpaksa mbonceng ojek dari lingkungan
perumahan
ร
Apakah persoalan kemiskinan selesai ?
Lingkungan Kumuh harus Diberantas
ร
Apakah yang sebenarnya terjadi ?
ร
Lingkungan kumuh menjadi ruko yang indah dan
rapi, masyarakat miskin penghuni lingkungan kumuh tergusur oleh keputusan
politik dan tercabut dari sumber nafkahnya.
ร
Mungkin hal tersebut tidak perlu terjadi karena
masyarakat kiskin tersebut dapat tinggal di rumah susun yang sengaja disediakan
sebagai bagian dari program peremajaan tersebut. Yang terjadi tetap saja
masyarakat miskin yang dirumahkan di rumah susun tersebut tergusur lagi oleh
tekanan ekonomi dan sosial budaya.
ร
Apakah persoalan kemiskinan selesai ?
Program-program Pengentasan Kemiskinan
Terperangkap dalam upaya
meningkatkan penghasilan, padahal orang miskin tidak berbicara penghasilan
kegagalan yang terjadi disadarai oleh sebab tidak memiliki aset-aset utama yang
dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya, adakah program kemiskinan yang
menjamin masyarakat miakin memiliki aset-aset tersebut >
Akhirnya
persoalan kemiskinan selesai ???
Selama tidak ada
keadilan maka keserakahan akan tetap merajalela dan kemiskinan akan tetap
terjadi.
BAB II
PERMASALAHAN
PNPM P2KP adalah proyek yang pada
dasarnya merupakan upaya pemecahan masalah untuk menaggulangi kemiskinan.
Pemecahan masalah yang dilakukan oleh PNPM P2KP tentu saja berdasarkan
masalah-masalah yang sudah dianalisa sebelumnya.
Dalam proses menemukenali penyebab
kemiskinan dan akar masalah dapat merincinya menjadi sebagai berikut :
·
Tidak semua masyarakat terlibat dalam proses
pembangunan dari mulai menemukenali kebutuhan sampai memutuskan pemecahan
masalah. Di banyak tempat program-program untuk masyarakat disusun oleh ‘Orang
Luar’ bukan oleh masyarakat setempat, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran
dan tidak tepat guna.
·
Adanya pandangan umum bahwa masyarakat tidak
mampu memahkan masalah sendiri, tidak mempunyai pengalaman, kurang pengetahuan
sehingga masyarakat tidak diberi kesempatan untuk memecahkan masalahnya
sendiri.
·
Kesempatan untuk membangun hanya diberikan
kepada kelompok tertentu begitu juga hasilnya hanya bisa dinikmati oleh
kelompok tertentu, artinya tidak semua masyarakat mendapatkan hak tang sama
(tidak ada kesetaraan).
·
Pelayanan publik baik bidang sosial, ekonomi
maupun lingkungan hanya bisa dinikmati sebagian orang, sebagian lainnya tidak
bisa mengakses karena mahal dan kurang informasi.
·
Melemahnya solidaritas sosial yang menyebabkan
memudarnya modal sosial masyarakat.
·
Sikap mental dan prilaku masyarakat yang masih
menggantungkan diri pada bantuan pihak luar, kurang bekerja keras, apatis,
tidak percaya pada kemampuan sendiri.
·
Memudarnya kebersamaan, banyak pihak yang
mempunyai pandangan bahwa masalah kemiskinan hanya tanggungjawab pemerintah dan
orang miskin, sehingga banyak yang tidak peduli.
·
Pada umumnya masyarakat, tidak mempunyai wadah
(lembaga) yang betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya
warga miskin karena pelaku-pelaku pengambil kebijakan pada suatu lembaga yang
ada cenderung mementingkan diri sendiri, tidak peduli, dan tidak jujur.
Dengan melihat
permasalahan di atas, maka boleh dikatakan ada 2 kelompok besar masyarakat
yaitu :
·
Kelompok yang bisa mudah mengakses informasi,
mempunyai pengetahuan dan pengalaman karena mempunyai pendidikan yang memadai,
mempunyai sumberdaya seperti modal, penguasaan terhadap sumberdaya alam dan
lain-lain.
·
Kelompok yang tidak mempunyai pengetahuan,
pengalaman, kurang bisa mengakses informasi, tidak mempunyai akses terhadap
sumberdaya. Kelompok ini biasanya merupakan kelompok miskin dan perempuan yang
sering disebut kelompok yang terpinggirkan karena seringkali tidak pernah
dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk proses pembangunan.
BAB III
PEMBAHASAN
Berdasarkan permasalahan di atas perlu perubahan dari kondisi yang
sekarang (permasalahan) ke arah yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan.
Artinya perlu dilakukan proses perubahan sebagai upaya pemecahan masalah di
atas.
PNPM P2KP sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, melakukan pendampingan
proses pembelajaran masyarakat melalui penyadaran kritis agar apat memecahkan
masalah sendiri. Proses perubahan yang diharapkan terjadi adalah dari kondisi
masyarakat yang tidak berdaya, menjadi mandiri dan pada satu saat akan menjadi
masyarakat madani.
Masyarakat yang tidak berdaya, warga miskin dan perempuan harus
dimampukan dengan memberikan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mendapat
sumberdaya dan merubah pola pikir mereka sehingga menjadi masyarakat yang
berdaya melalui proses pemberdayaan. Di lain pihak kelompok yang selama ini
mempunyai sumber kekuasaan tadi (kelompok) harus mau membagikan pengetahuan,
informasi, dan sumber daya bagi kelompok yang lain.
Pada
kenyataannya proses di atas tidak selalu berjalan mulus, karena :
·
Kelompok yang terpinggirkan ketika sudah berdaya
seringkali menjadi kelompok baru yang mempunyai kekuatan karena mereka memiliki
sumber kekuasaan. Hal ini dapat terjadi kalau orang-orang tersebut tidak
mempunyai kepedulian dan mementingkan diri sendiri.
·
Kelompok yang dominan juga tidak akan serta
merta dengan rela hati untuk membagikan sumber kekuasaannya bagi pihak lain.
Sama dengan di atas hal ini juga terjadi apabila kelompok ini tidak mempunyai
kepedulian terhadap pihak lain dan mementingkan diri sendiri sehingga tidak
mempunyai rasa keadilan.
Kepedulian, sikap mau terbagi, keikhlasan menjadi landasan untuk
membangun kebersamaan (solidaritas sosial) yang menjadi kontrol/landasan dari
terciptanya ikatan-ikatan yang didasarkan saling percaya (modal sosial). Dengan
demikian sikap mental dan pola pikir kita menjadi bagian yang utama untuk
mengatasi permasalahan kemiskinan. Kedua hal inilah yang coba dipecahkan oleh
PNPM P2KP, karena pada dasarnya pendampingan yang dilakukan oleh PNPM P2KP
berusaha untuk menggali dan menumbuhkan sikap mental yang positif sesuai dengan
nilai-nilai luhur kemanusiaan dan membongkar paradigma-paradigma mengenai
manusia (pembangunan manusia) yang keliru.
Oleh karena hal tersebut diatas, maka pendekatan pemberdayaan yang dipakai
oleh PNPM P2KP adalah pemberdayaan sejati. Pendekatan ini menekankan pada
proses pemberdayaan agar manusia mampu menggali nilai-nilai baik yang telah
dimiliki dan mampu menggunakannya secara merdeka 9tidak tergantung kepada
pendapatan pihak lain yang keliru)
BAB IV
KESIMPULAN
รผ
Akar persoalan kemiskinan adalah lunturnya
nilai-nilai kemanusiaan yang melahirkan ketidakadilan, keserakahan,
mementingkan diri sendiri atau golongan, ketidakperdulian dan sebagainya. Oleh
karena itu musuh bersama kemiskinan adalah ‘sifat-sifat buruk manusia’, bukan
organisasi atau lembaga.
รผ
Keadilan, kesetaraan, keperdulian yang menjadi
dasar bagi penyelesaian masalah kemiskinan akan bisa dilaksanakan oleh
orang-orang yang berdaya bukan orang-orang dari golongan tertentu, wilayah
tertentu atau dari jenis kelamin tertentu.
รผ
Manusia pada dasarnya baik, akan tetapi
kebaikannya tertutup oleh sistem serta tatanan kehidupan di sekitarnya.
Kebaikan-baikan manusialah yang merupakan perbedaan hakiki antara manusia dengan
makhluk lain.
รผ
Kemiskinan merupakan masalah bersama, sehingga
hanya akan bisa dipecahkan secara bersama. Oleh karena itu perlu keterlibatan
semua pihak dalam proses pembangunan.
รผ
Seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak yang
sama untuk ikut terlibat dalam pembangunan.
Apabila proses penyadaran kritis yang menekankan pada perubahan paradigma
dan sikap perilaku di atas dapat berkelanjutan, maka diharapkan pelan-pelan
akan terjadi perubahan masyarakat secara bertahap, yaitu :
-
Dari masyarakat
yang tidak berdaya menjadi masyarakat berdaya. Melalui proses belajar yang
dilakukan, kelompok-kelompok yang terpinggirkan bisa mempunyai daya (kemampuan)
untuk menggapai kebutuhan hidupnya.
-
Dari masyarakat
berdaya menjadi masyarakat mandiri, yaitu dimana masyarakat bisa menolong
dirinya secara mandiri, tidak lagi bergantung kepada pihak lain.
Hubungan-hubungan dengan pihak lain dilandasi kesetaraan.
-
Dari masyarakat
mandiri menjadi masyarakat madani. Suatu saat diharapkan akan tercipta
hubungan-hubungan sosial antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Kondisi
inilah yang disebut sebagai masyarakat madani.
DAFTAR PUSTAKA
-
Rukminto, Isbandi, 2003, Pemberdayaan, Pengembangan
masyarakat dan interventasi komunitas, jakarta
: FE UI
-
Tim Terpadu, Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar.
-
Somodiningrat, Gunawan, 1997, Pembangunan Daerah
Pemberdayaan Masyarakat : Jakarta,
Bina Kena pariwisata.
-
Susantyo, Badrun, 2007, Community development, Bandung, STKS Press.
*disini saya sudah menyiapkan file dengan format doc. tinggal di download pada link dibawah ini
http://www.ziddu.com/download/21214516/ANATOMOKEMISKINAN.doc.html